Muslim Delft

Implikasi Sunnah Sebagai Koreksi Hadits dalam Pengembangan Syari’ah

oleh Nurcholish Madjid

Fakta historis tersebut di atas menunjukkan bahwa proses
pengumpulan hadits berlangsung selama satu abad atau lebih,
dimulai sejak sekitar dua abad setelah Nabi dan rampung
sekitar tiga abad setelah Nabi. Sesudah masa itu memang masih
terdapat usaha pengumpulan sisa-sisa hadits oleh beberapa
pribadi, namun sudah tidak lagi banyak berarti. Selain
dasar-dasar pertimbangan yang berasal dari al-Qur’an dan pesan
Nabi sendiri –menurut pengertian yang dipegang oleh mereka
yang ingkar hadits– masa kodifikasi dan seleksi hadits yang
demikian lama sesudah masa Nabi dan yang memakan waktu
demikian panjang merupakan dasar sikap mereka yang meragukan
otoritas hadits.

Sebagaimana telah dikutip kembali dari keterangan (kutipan)
Mushthafa al-Siba’i, dasar-dasar argumen menolak otoritas
hadits secara ringkasnya adalah sebagai berikut:

 1.Keseluruhan ajaran Islam cukup berdasarkan pada
   al-Qur'an saja, karena telah menegaskan bahwa Kitab
   Suci itu telah memuat segala sesuatu.

 2.Allah menjamin terpeliharanya al-Qur'an, tapi tidak
   menjamin hal serupa untuk Hadits.

 3.Nabi melarang, sekurangnya menghalangi, penulisan
   hadits di masa beliau, demikian pula para sahabat dan
   para Tabi'un terkenal.

 4.Nabi menegaskan agar orang menerima hadits hanya yang
   benar-benar bersesuaian dengan al-Qur'an, dan menolak
   yang lain.
 

Dr. Musthafa al-Siba’i, seorang pembela paham Sunni yang
tegar, dengan tandas menolak argumen-argumen itu. Dia
menyatakan:

 1.Memang benar Kitab Suci memuat segala sesuatu, tapi
   hanya dalam garis besar saja.

 2.Yang disebut bakal dijamin terpelihara dari usaha
   pengubahan tidak hanya pada al-Qur'an tapi juga
   meliputi sunnah, dalam hal ini hadits. Sunnah dan
   hadits tetap terpelihara, melalui sistem hafalan kaum
   muslim Arab yang memang terkenal memiliki kemampuan
   menghafal yang amat kuat (sebagai akibat pengembangan
   bahasa Arab yang amat tinggi namun tidak banyak
   bersandar pada penggunaan tulisan).

 3.Pencegahan Nabi dan para pembesar sahabat dan Tabi'un
   dari usaha membukukan hadits terjadi karena kekuatiran
   akan tercampur dengan teks-teks al-Qur'an yang saat itu
   kodifikasi resminya belum mapan di kalangan umat,
   disebabkan sedikitnya mereka yang ahli baca-tulis.
   Pencegahan itu hanya menyangkut usaha pembukuan resmi.
   Sedangkan yang tidak resmi dan sebagai catatan pribadi,
   beberapa sahabat telah melakukannya.

 4.Keabsahan hadits yang menjadi landasan argumen
   keempat di atas diragukan oleh para ahli. Dan jika
   benar pun, maknanya adalah sangat wajar, yaitu bahwa
   kita harus menerima hadits hanya yang sejalan dengan
   al-Qur'an. Justru para ulama semuanya sepakat bahwa,
   Hadits  yang  sahih,   meskipun   menetapkan   ajaran   secara
   tersendiri, tidak ada yang bertentangan dengan al-Qur'an.

Pembelaan al-Siba’i atas sunnah sebagai hadits itu mewakili
pandangan yang sangat umum di kalangan para ulama. Namun ia
tidak memberi kejelasan tentang bagaimana efek kenyataan
sejarah bahwa untuk sampai pada koleksi dan kodifikasi hadits
seperti sekarang ini proses-proses yang amat sulit harus
dilewati, khususnya proses pemisahan mana dari laporan-laporan
hadits itu otentik dan yang palsu. masih tetap diperlukan
adanya argumen yang kukuh dan mendasar untuk pandangan bahwa
klasifikasi yang ada sekarang adalah terpercaya, atau sudah
tidak lagi memerlukan peninjauan kembali. Batu penarung bagi
pandangan ini ialah kenyataan bahwa zaman sekarang ditandai
dengan mudahnya diperoleh bahan bacaan di semua bidang,
termasuk bidang-bidang yang dapat dijadikan landasan kajian
perbandingan ilmu kritik hadits, baik dari segi metodologinya
maupun dari segi hasil-hasil yang telah dicapai. Karena itu
pada zaman sekarang akan lebih mudah bagi mereka yang berminat
secara khusus untuk meneliti kembali hadits-hadits dan membuat
klasifikasi baru tentang sahih-tidaknya matan-matan dan
riwayat-riwayat yang ada. Sebenarnya hal ini dapat sekedar
merupakan pengulangan atau penerapan kembali metodologi Imam
al-Bukhari, tapi dengan dibantu oleh penggunaan
kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh zaman modern, baik
dari segi perangkat kerasnya (material dan bahan bacaan yang
tersedia) maupun perangkat lunaknya (metodologi kritiknya).

Imam al-Bukhari sendiri sekedar meneruskan dan menerapkan
dengan setia teori dan prinsip-prinsip riset hadits yang
diletakkan oleh Imam al-Syafi’i. Dorongan untuk meletakkan
teori dan metodologinya itu ialah keprihatinan al-Syafi’i oleh
adanya kekacauan dan berkecamuknya usaha pemalsuan
laporan-laporan hadits di zamannya, yang laporan-laporan itu
sendiri semula dan kebanyakan bergaya anekdotal tentang
generasi Islam yang telah lewat, mencakup tentang Nabi sendiri
dan para sahabat. Karena itu hadits juga disebut Khabar,
Akhbar, Riwayah, Atsar, dan lain-lain, yang kesemuanya
menunjukkan sisa pengertiannya yang mula-mula, yaitu kabar,
berita, penuturan, peninggalan, dan lain-lain. Maka yang
dilakukan al-Syafi’i mempunyai nilai yang sungguh besar,
dengan pengaruh yang sampai sekarang dirasakan oleh seluruh
umat Islam.

Tapi yang telah dilakukan oleh imam al-Syafi’i jauh lebih
banyak daripada sekedar meletakkan dasar-dasar metodologi
penelitian hadits. Tokoh pendiri madzhab yang penganutnya
banyak di negeri kita ini juga diakui jasanya sebagai yang
meletakkan dasar-dasar metodologi penetapan syari’ah, yang
justru terasa semakin relevan dengan keadaan zaman sekarang
ini. Menurut Marshall Hodgson –yang dapat kita anggap sebagai
seorang peninjau netral dan cukup jujur– al-Syafi’i berjasa
sebagai seorang sarjana yang dengan penuh kesadaran meletakkan
prinsip adanya pertimbangan historis bagi penetapan syari’ah.
Hal itu tercermin dalam konsepnya tentang nasikh-mansukh,
yaitu konsep yang memandang kemungkinan suatu hukum dihapuskan
oleh hukum yang lain dalam Islam, disebabkan adanya
pertimbangan baru berkenaan dengan lingkungan (dharf), baik
lingkungan ruang (dharf al-makan) maupun lingkungan waktu
(dharf al-zaman). [3]

Berdasarkan metodologid al-Syafi’i itu maka terkenal sekali
rumus hukum Islam yang mengatakan bahwa hukum berubah oleh
perubahan zaman dan tempat. Terutama perubahan zaman, semua
ulama sepakat bahwa hal itu tidak dapat dielakkan akan membawa
perubahan hukum. Prinsip ini tercermin dalam dua kalimat
rumusannya dalam bahasa Arab, yang artinya, “Perubahan hukum oleh perubahan zaman. Tidak dapat diingkari perubahan hukum oleh perubahan zaman). [4]

Untuk dapat melaksanakan prinsip amat penting itu tidaklah
mudah. Salah satu yang mesti diperlukan ialah kemampuan
menangkap “pesan zaman”, sehingga suatu hukum dapat diterapkan
secara efektif karena relevan dengan pesan zaman itu. Ini
berarti juga menuntut kemampuan membuat generalisasi atau
abstraksi dari hukum-hukum yang ada menjadi prinsip-prinsip
umum yang berlaku untuk setiap zaman dan tempat. Dan
berlakunya suatu prinsip untuk segala zaman dan tempat adalah
berarti kemestian memberi peluang pada prinsip itu untuk
dilaksanakan secara teknis dan kongkret menurut tuntutan ruang
dan waktu. Karena ruang dan waktu berubah, maka tuntutan
spesifiknya pun tentu berubah, dan ini membawa perubahan
hukum. Maka yang berubah bukanlah prinsipnya, melainkan
pelaksanaan teknis dan kongkret hukum itu dalam masyarakat
tertentu dan masa tertentu.

Iman al-Syafi’i khususnya, dan madzhab Syafi’i umumnya
meletakkan dasar metodologi generalisasi dan abstraksi
(ta’mim, istiqra, tajrid) tersebut dalam lima cara pendekatan
pada setiap ketentuan hukum, yaitu: 1) semua perkara harus
diperhatikan maksud dan tujuannya; 2) bahaya harus dihilangkan
atau dihindari; 3) adat kebiasaan adalah sumber penetapan
hukum; 4) hal mantap tidak boleh dihapus oleh hal yang
meragukan; 5) kesulitan pelaksanaan harus menghasilkan
kemudahan hukum. Dalam bahasa Arab, kelima prinsip itu diberi
patokan rumusan baku sebagai berikut, [5]

Kemudian, sesuai dengan kebiasaan klasik dalam budaya literer
Islam, kelima prinsip itu oleh seorang penganut madzhab
Syafi’i didendangkan dalam bentuk syair, demikian:

Jika diperhatikan benar-benar metodologi Imam al-Syafi’i itu
maka sesungguhnya terdapat dorongan yang cukup kuat untuk
mendekati suatu ketentuan tekstual, baik dalam Kitab Suci
maupun dalam hadits tidak secara harfiah, melainkan dengan
penarikan ide prinsipil atau fikrah mabda iyyah atau fikrah
ushuliyyah yang dikandungnya, dan yang menjadi inti hikmah
tasyri’ dari ketentuan yang ada. Oleh karena tema-tema hadits
umumnya bersifat ad hoc dan lepas dari keseluruhan kepribadian
Nabi, maka abstraksi dan generalisasi dari hadits menghasilkan
problema dan kesulitan yang tidak kecil. Padahal hanya dari
abstraksi dan generalisasi itu kita dapat memahami sunnah
Nabi, dan bukannya sekedar menyamakan begitu saja makna dan
semangat sunnah dengan teks-teks laporan hadits. [Tamat]

CATATAN

 1.Dr. Mushthafa al-Siba'i, "Al-A'ashir fi wajh al-Sunnah
   Hadits-an" dalam majalah Al-Muslimin, Damaskus, No. 3
   (Syawal 1374 H/Ayyar [Mei 1955]), hal. 24-26.

   Meskipun Al-Siba’i tidak menyebutkan nama tokoh Ingkar
   Hadits ini, namun dari bukunya. Al-Sunnah wa Makanatuha
   fi al-Tasyri’ al-Islami, nama itu dapat diperkirakan
   sebagai Dr. Ahmad Amin, seorang penganut modernisme
   Islam yang terkenal. (Al-Siba’i, Al-Sunnah, Nurcholish
   Madjid (terj & ed) (Jakarta: Pustaka Firdaus, tt).

 2.Ibid, hal. 27.

 3.Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam, 3 jilid
   (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), jilid
   33, hal.437.

   Menurut Hodgson, sesungguhnya yang dikembangkan oleh
   Imam al-Syafi’i adalah prinsip-prinsip yang tendensinya
   sudah terlihat di zaman Nabi sendiri, jadi memiliki
   tingkat otentisitas yang tinggi, dan Hodgson melihat
   pada metodologi itu sebagai salah satu sumber ketentuan
   dan kemampuan Islam menjawab tantangan zaman, khususnya
   zaman modern sekarang ini. Maka berkenaan dengan ini
   menarik sekali keputusan para ulama NU seluruh Indonesia
   di Tambakberas, Jombang, beberapa waktu yang lalu, yang
   menetapkan bahwa penganutan kepada madzhab Syafi’i
   seyogyanya tidak terbatas hanya kepada pendapat-pendapat
   spesifik (qawl) beliau saja, tetapi lebih penting lagi
   ialah kepada metodologi (manhaj, minhaj) yang dirintis
   dan dikembangkannya.

 4.Mushthafa Ahmad al-Zarqa, “Taghayyur al-Ahkam bi
   Taghayyur al-Azman,” dalam majalah Al-Muslimun,
   Damaskus, No. 8 (Syawal 1373 H/Juni 1954 M), hal. 34.

 5.”Tarikh al-Qawa’id al-Kulliyyah fi al-Syari’at
   al-Islamiyyah,” dalam majalah Al-Muslimun Damaskus, No.
   12 (Syawal 1373 H/Mei 1955 M), hal. 17.